JAMKESMAS ?

JAMKEMAS yang baru-baru ini dikeluarkan pemerintah untuk menjamin warga masyarakat untuk mendapatkan pengobatan dari rumah sakit dan puskesmas nampaknya beralih pungsi, jamkesmas ataupun jamkesda tidak lagi mampu memberikan jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari rumah sakit, baik RSUD maupun swasta.

belakangan jamkesmas berubah jadi jaminan kesengsaraan masyarakat, ya bukan tanpa alasan, kemarin dalam  orasi yang disampaikan beberapa mahasiswa dari HMI MPO cabang bogor menilai bahwa jamkesmas tidak lagi memberikan jaminan bagi warga masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam merasakan pelayanan dari rumah sakit. ini dikarenakan  hanya warga masyarakat dengan ekonomi mencukuoi atau kaya saja yang mampu berobat dan mendapat pasilitas layanan rumah sakit. sangat ironi rasanya jika seharusnya pemerintah dalam hal ini bersikap tegas dalam membuat aturan, terlebih UU RI no 36 th 2009 tegas menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat rumah sakit tidak boleh menolak pasien, ini berkontradiktif dalam kasus di kota bogor ada masyarakat miskin kota bogor meninggal ketika harus menunggu dimobil saat menunggu proses prosedural rumah sakit PMI.

tak geram mahasiswa dari HMI merasa dilecehkan bagaimanapun mereka tetap warga indonesia yang berhak akan pelayanan, dan itu jelas di atur dalam undang-undang. maka kami sangat prihatin terhadap hukum yang ada di kota bogr ini. kesannya orang miskin itu dilarang sakit memang betul terbukti kan sekarang. HMI juga menyoroti kinerja pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, baik walikota, DPRD dan DINKES yang paling bertanggung jawab. maka kami meminta walikota mencopot jabatan KADINKES. karena tidak becus mengeloloa dinas keshatan dan lalai dalam pengawasan.

kamipun HMI MPO cabang bogor menilai UU RI th 36 tahun 2009 yang di buat pemerintah hanya undang-undang banci yang tak bisa berbuat banyak. buat apa ada UU RI jika tidak dipakai, jika pelanggarnya tidak di usut ke hukum. MENKES juga bertanggung jawab atas kasus ini, kami yakin ini bukan kasus yang pertama tapi di setiap daerah pasti ada kasus yang sama. coba fungsi oengawana pemerintah dimana? kalau tidak bisa jangan mau memimpin. itu resiko sebagai pelayan rakyat.

maka dalam hari kesehatan ini kami HMI MPO menyatakan bahwa pemerintah banyak menutup mata dan telinga terhadap warga miskin. maka kami menuntut untuk penerapan UU RI tentang kesehatan ini jangan cuma jadi arsip daerah atau negara tapi implementatif. jika tidak mampu maka jangan memimpin saja. demikian pernyataan yang disampaikan PKPAO HMI MPO cabang bogor.(HJ)

This entry was posted in informatics, politik and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s