Kelalaian Pemerintah ” Orang miskin dilarang sakit”

penderita KOTA BOGOR berduka, khususnya warga miskin yang menjadi warga bogor yang secara sah diakui undang-undang telah meninggalkan bumi tercinta. Tepatnya tanggal 05 bulan 11 tahun 2013 telah berpulang kepada sang pencipta, seorang ibu bernama ENIH umur 58th Yang beralamat di sindangbarang pengkolan RT 01/04 kelurahan sindang barang kecamatan bogor barat, kota bogor. Namun ada hal yang tidak lazim dalam kematian seorang ibu yang menderita kangker payudara ini. Ibu penderita kangker ini bukan sepenuhnya meninggal akibat penyakit yang dideritanya, namun juga ada unsur kelalaian dari pemerintah, salah satunya adalah dinas kesehatan kota bogor. Seperti diketahui bahwa ibu yang menderita kangker ini telah beberapa kali dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan, namun kenyataannya bukan perawatan dan pengobatan yang didapatkan, namun yang terjadi adalah saling over alih penyedia layanan kesehatan yang ada dikota bogor dengan alasan yang tak rasional. Dari mulai alasan tidak terpenuhinya administrasi pasien, sampai harus ada ijin dari pemerintah setempat, sementara penderita kangker ini terus di gerogoti kangker yang kian hari terus memburuk.sehingga informasi sampai meninggalnya ibu enih tidak sempat mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan, ironisnya meninggal saat harus menunggu procedur. Ada juga warga yang menderita urat syarap kejepit yaitu ibu encop, iksan yang menderita tumor dikepala, mamad bin umang menderita asma kronis yang belum mendapatkan haknya atas perawatan dan pengobatan yang merupakan tugas penyelenggara dan pemerintah dalam hal ini DINKES.

Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan apa yang diatur oleh undang-undang RI no 36 tahun 2009 tentang  kesehatan, dimana  pada Pasal 4 di sebutkan  bahwa Setiap orang berhak atas kesehatan, Pasal  5 ayat (1)  Setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama  dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, ayat (2)  Setiap  orang  mempunyai  hak  dalam  memperoleh pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu,  dan terjangkau. Dari hal ini jelaslah bahwa warga miskin juga berhak atas kesehatan dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun kenyataanya sakit itu bukan untuk orang miskin. Hanya orang kaya yang boleh sakit. Lantas dimana peran pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan? Tugas dan fungsi pemerintah diatur pula dalam undang-undang no 36 tahun 2009 yaitu Pasal 14 ayat (1)  Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan,  membina,  dan  mengawasi penyelenggaraan  upaya  kesehatan  yang  merata  dan terjangkau oleh masyarakat.  Dalam hal ini tidak ada peran itu oleh dinkes kepada penyelenggara layanan kesehatan yang selalu saja mempersulit warga miskin.

Padahal dalam undang-undang republik indonesia  nomor  36  tahun  2009    tentang kesehatan Pasal 32   ayat (1)tegas disebutkan Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan,  baik  pemerintah  maupun  swasta,  WAJIB  memberikan  pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien  dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.  Pada ayat (2)  Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan,  baik  pemerintah  maupun  swasta  dilarang  menolak  pasien dan/atau meminta uang muka. Dari hal ini semua pelanggaran terhadap aturan ini sebenarnya bisa dikenakan sanksi sebagaimana dikatan dalam UU RI no 36 bahwa Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam  keadaan  gawat  darurat  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  (2)  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  terjadinya  kecacatan  atau kematian,  pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan dan/atau  tenaga  kesehatan  tersebut  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).

This entry was posted in politik and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s